KONSEP NEGARA HUKUM BERDASARKAN KONSTITUSI TIMOR-LESTE

Dr. Lourenço de Deus Mau lulo, L.Dir., MD.

Dosen Fakultas Hukum UNPAZ Timor-Leste

Email: enco681@yahoo.com/lourencodedeusmaululo@gmail.com

Latar belakang; Dalam mempelajari dan memahami Negara hukum maka perlu dibedakan antara Negara dan Bangsa. Bangsa adalah kumpulan manusia yang terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Dengan demikian bangsa Timor-Leste adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses dalam suatu wilayah.. Sedangkan Negara adalah suatu persekutuan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk ketertiban sosial. Dalam suatu Negara diperlukan suatu aturan untuk membatasi kekuasaan para pemimpin agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Aturan tersebut disebut hukum. Konsep mengenai Negara hukum ada dua yaitu konsep Eropa Kontinental ( Rechtstaat ) dan Konsep Anglo Saxon ( Rule of Law ). Di Timor-Leste menganut konsep Eropa Kontinental ( Rechtstaat ) yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Istilah hukum di Timor-Leste sering diterjemahkan Rechtstaat atau Rule Of Law. Ide Rechtstaat mulai populer abad ke tujuh belas sebagai akibat situasi sosial politik  Eropa yang didominir oleh absolutisme.Paham Rechtstaat dikembangkan oleh Immanuel Kant ( 1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham Rule Of Law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885. Dan menerbitkan buku Introduction to Study Of the Law Of the Constitusion. Paham the Rule Of Law bertumpu pada system Hukum Anglo Saxon. Atau Common Law System.  Dalam sebuah Negara konsep mendasar menentukkan pondasi dasar Negara itu sendiri. Timor-Leste sebagai suatu negar hukum ( Rechtstaat atau Rule Of Law ). Hal ini tercermin dalam Konstitusi RDTL Pasal 1 ayat (1) yang mangatakan “ Republik Demokratis Timor Leste adalah Negara yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan Rakyat dan kehormatan atas martabat manusia“. Selain itu Pasal 2 ayat(1), bahwa” Kedaulatan berada di tangan Rakyat, yang akan menggunakannya dengan cara dan dalam bentuk yang ditetapkan dalam UUD”. Konsekuesi bahwa Timor-Leste adalah negara hukum bahwa kekuasaan tertinggi  dalam negara adalah hukum.

1.       Sejarah Pemikiran Negara Hukum

                Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh filsuf dari zaman Yunani Kuno. Pemikiran negara hukum merupakan gagasan moderen yang multi-perspektif dan selalu aktual. Pada masa Yunani Kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh Plato (429-374 SM) dan Aristoteles (384-322 SM0. Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Pada abad pertengahan pemikiran tentang  negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Istilah negara hukum itu berasal darai abad sembilan belas, tetapi gagasan negara hukum itu tumbuh dalam abad tujuh belas. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorius Revolution 1688 M. Gagasan itu timbal sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut., dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal “ Hill Of Right 1689 (Great Britain) “ yang berisi hak dan kebebasan dari warga negara serta peraturan pengganti raja di Inggris.Pada jaman moderen konsep negara hukum di dominasi dengan sitem Eropa Continental dan Anglo Saxon . Konsep negara hukum di Eropa kontinental digunakan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “ Rechtstaat “ antara lain Immanuel Kant, Paul Labane, Julios Stahl, Fichte, dsb. Sedangkan tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan konsep Rule Of Law yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi ( Nomocratie) berarti dalam penyelenggaraan kekuasaan negara ádalah hukum. Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum sebagai penjaga malam artinya tugas negara hanya menjaga saja, hak-hak rakyat jangan diganggu atau di langgar, mengenai kamakmuran rakyat negara tidak boleh ikut campur.

Menurut Immanuel Kant ada dua pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan oleh para penguasa dan perlindungan hak asasi manusia Sedangkan menurut Friedrich Julius Stahl bahwa unsur negara hukum yang perlu dilindungi yaitu perlindungan hak asasi manusia.

2.       KONSEP NEGARA HUKUM DI TIMOR-LESTE

                Prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Negara hukum ádalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya  didasarkan atas hukum . karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksananakan tindakan harus dilandasi oleh hukum dan bertanggung jawab secara hukum.

Perkembangan negara hukum di era moderen ini dipengaruhi oleh konsep Eropa Continental yang disebut “ Rechtstaat dan Anglo Saxon yang disebut Rule Of Law “.

Eropa Kontinental ( Rechtstaat )

Sistem hukum rechtstaat  hádala sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sitematis yang ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60 % negara Indonesia menganut sistem ini. Konsep rechtstaat bertumpu pada asas legalitas dalam kerangka adanya aturan perundang-undangan yang tertulis dan menitik beratkan kepastian. Pendekatanh yang ditekankan hádala keadilan berdasarkan hukum dalam artian yang seluas-luasnya. Perkembangan rechtstaat di Eropa Continental menurut F.J. Stahl mencakup empat hal :

1.       Perlindungan hak asasi manusia.

2.       Pembagian kekuasaan.

3.       Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.

4.       Peradilan Tata Usaha Negara.

Anglo Saxon ( Rule Of Law)

                Rule Of Law tumbuh dan berkembang pertama kali pada negara yang menganut “ Common Law System “ seperti Inggris dan Amerika Serikat. Ke dua Negara tersebut mengejawantahkan sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban dan derajat dalam suatu Negara dihadapan hukum. Sistem Rule Of Law adalah suatu system yang didasarkan atas Yurisprudensi yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Konsep rule of law dipelopori oleh Albert Venn Dicey memiliki tiga cirri penting digabungkan dengan konsep Negara hukum F.J. Stahl :

1.       Supremacy Of Law artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah hukum.

2.       Equality Before The Law artinya persamaan dalam kedudukan bagi semua warga Negara baik selakupribadi maupun dalam kualifikasi sebagai pejabat Negara.

3.       Dive Process Of Law artinya bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4.       Konsep Rechtstaat lahir karena menentang absolutisme sehingga Sifatnya revolusioner sedangkan Rule Of Law berkembang secara evolusioner yang bertumpu atas system hukum Common Law.

3.      Pengertian Negara Hukum.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat’. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Rule of Law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan kostitusionalisme. Dalam arti sederhana rule of Law diartikan oleh Thomas Paine sebagai tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan.

Secara sederhana yang dimaksud negara hukum adalah negara yang penyeleggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan  secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. (Mustafa Kamal Pasha,2003).

Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya negar dalam melaksakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut. Dengan demikian hukum tidak hanya sekedar formalitas atau prosedur belaka darikekuasaan.  Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan anatar lembaga negar dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.

4.      Ciri-ciri Negara Hukum

Negara hukum yang muncul pada abad ke-19 adalah negara hukum formil atau negar hukum dalam arti sempit. Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Istilah Rechtsstaat  diberikan oleh para ahli hukum Eropa Kontinental sedang istilah Rule of Law diberikan oleh para ahli hukum Anglo Saxon.

Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut.

1. Hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasai manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberikan ciri-ciri Rule of Law sebagai berikut.

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Ciri-ciri Rechtstaat atau Rule of Law di atas masih dipengaruhi oleh konsep negara hukum formil atau negara hukum dalam arti sempit. Dari pencirian di atas terlihat bahwa peranan pemerintah hanya sedikit, karena ada dalil bahwa “pemerintah yang sedikit adalah pemerintah yang baik”.

Di samping perumusan ciri-ciri negara hukum seperti di atas, ada pula berbagai pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Montesquieu, negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara terkandung tiga inti pokok, yaitu

1. Perlindungan HAM
2. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara, dan
3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Mustafa Kamal Pasha (2003) menyatakan adanya tiga ciri-ciri khas negara hukum, yaitu

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Menurut Prof. DR. Sudargo Gautama, SH. mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Azas Legalitas

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.

c. Pemisahan Kekuasaan

Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

5.      Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH ada dua belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah : supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak memihak. peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.

1.      Tujuan Negara Hukum

Seperti kita ketahui bahwa masalah negara hukum pada hakikatnya tidak lain daripada persoalan tentang kekuasaan. Ada dua sentra kekuasaan. Di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat memerintah. Di lain pihak nampak rakyat yang diperintah segan melepaskan segala kekuasaannya. Kita menyaksikan bahwa apabila penguasa di suatu negara hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kebebasan rakyatnya, maka lenyaplah negara hukum. Dengan demikian nyatalah betapa penting tujuan suatu negara dalam kaitannya dengan persoalan kita.

 Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian. Bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Menurut Montesqueu, negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu:

1. Perlindungan HAM
2. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara
3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Disamping itu salah satu tujuan hukum adalah memperoleh setinggi-tingginya kepastian hukum  (rechtzeker heid). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

Konsep Negara Hukum Timor Leste (Democratishe rechtstaat)

Dalam konsep Negara Hukum “rechtsstaat” itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum dan ini sesuai dengan konstitusi RDTL pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) dan (2). Hal ini sebagai salah satu konsep dari Supremacy of law. Yang menjunjung tinggi kedaulatan sebagai satu-satunya kekuasaan yang tertinggi sesuai dengan adagium hukum dari terminologi yang dikenal dengan istilah “Salus Publica Suprema Lex Isto” yang mengartikan bahwa kepentingan rakyat merupakan hukum yang tertinggi.

Jadi, konsepsi Negara Hukum atau yang sebelumnya hanya tertera dalam penjelasan yang telah dirumuskan dalam pasal tersebut sebagai konsep dari Negara Hukum Timor Leste atau disebut sebagai Falsafah negara yaitu “Estado de Direito Demokratiko”. Berpijak pada Konstitusi RDTL maka, dalam konsep Negara Hukum Timor Leste juga memiliki tujuan dan cita-cita Negara sebagaimana pula telah dituliskan dalam pasal 6 Konstitusi RDTL tentang tujuan-tujuan negara “Objectivo do Estado”.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Paham Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari pahan kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar atau asas-asas kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dengan demikian eratnya paham Negara hukum dan kerakyatan sehingga ada sebuah sebutan Negara hukum yang demokratis atau democratishe rechtstaat.

Menurut Yohanes Usfunan mengemukakan lima unsur Hukum Pemerintahan berkonstitusi yaitu:

1)      Asas Legalitas; Negara tuduk pada Konstitusi dan Hukum

2)      Hak asasi Manusia; RDTL adalah Negara yang Demokratis, Berdaulat, Merdeka dan bersatu berdasarkan hukum, keinginan rakyat dan kehormatan atas martabat Manusia. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Konstitusi RDTL.

3)      Pengawasan hukum; Pemerintah melaksanakan fungsinya berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan yang dibuat sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi.

4)      Pembagian kekuasaan-wewenang; Pemerintah berkonsstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.

5)      Demokrasi; Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bangsa dan Negara.

2.      Menurut para ahli hukum bahwa negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Dengan kata lain, Negara yang menyelenggaranya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis.

Berkaitan dengan konsep Nomocrasi yang bersal dari kata nomos dan cratos perkataan nomokrasi dapat dibandingkan dengan demos dan cratos dalam demokrasi atau kekuasaan sepenuhnya ditanggan rakyat yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum oleh karena itu istilah nomokrasi berkaitan erat dengan kedaulatan Negara hukum Timor Leste.

Dengan demikian kata nomokrasi dapat seiring dengan prinsip Negara hukum yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl, hal ini dapat dikaitkan dengan prisip rechtstaat pada wilayah Eropa kontinental Civil law yang mencakup empat elemen penting, yaitu:

1)      Perlindungan hak asasi manusia.

2)      Pembagian atau pemisahan kekuasaan.

3)      Pemerintah berdasarkan undang-undang

4)      Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan pada wilayah Anglosakson Command law, muncul pula konsep Negara hukum (rule of law) dari A.V. Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a.       Supermasi aturan-aturan hukum (supermacy of law)

b.      Kedudukan sama dalam hadapi hukum (equality before the law)

c.       Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.

Republik Demokratis Timor-Leste adalah Negara hukum rechtstaat untuk mengatur, mengikat, membatasi kekuasaan pemerintah dan menentukan kedudukan lembaga kedaulatan Negara yang berdemokrasi serta masyarakat sebagai sarana pengontrol dalam sistem pemerintahan. Pembatasan badan-badan kedaualatan yang divaliditas dan legitimasikan oleh Konstitusi RDTL agar menjaga tidak terjadinya perselisihan atau konflik dan tidak boleh turut ikut campur melakukan intervensi terhadap kegiatan organ lain dengan demikian indenpendensi masing-masing cabang kekuasaan dapat terjamin dengan sebaik baiknya.

Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Oleh karena itu, kekuasaan harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan kedalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam yang sederajat dan kedudukan saling mengimbangi dan memgendalikan satu sama lain, adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prisip pembagian kekuasaan dengan begitu kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang kemungkinan terjadinya tindakan kesewenang-wenangan.

Menurut Jhon Locke dalam karyannya Two Treaties of Government, kekuasaan Negara dibedakan atas tiga macam, yaitu.

6)      Membuat Undang-undang (Legislative Power)

7)      Melaksakan Undang-Undang (Executive power)

8)      Kekuasaan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain (Federative power).

                Dalam buku L’esprit des Lois (1748) Montesquieu membedakan tiga macam kekuasaan yaitu:

1)      Kekuasaan membuat Ungdang-Undang (Legislatif Power)

2)      Kekuasaan melaksanakan Undang-Undang (Eksekutif Power)

3)      Kekuasaan menghukum (Yudikatif power).

Namun dalam Republik Demokratis Timor-Leste adalah suatu kedaulatan Negara yang dibagikan menjadi empat bagian atau sering disebut dengan lembaga-lembaga kedaulatan Negara sebagaimana yang telah dikodifikasikan dalam pasal 67 Konstitusi RDTL tentang badan-badan kedaulatan Negara “Orgaun soberania nian” yang terdiri dari; Presiden, Parlamen Nasional, Pemerintah dan Pengadilan. Dan dalam setiap badan-badan kedaulatan Negara masing-masing menjalangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah didefinisikan oleh konstitusi RDTL antara lain :

Pasal 74 President Republik adalah kepala negara dan lambang penjamin kemerdekaan nasional dan persatuan negara serta tata kerja lancar lembaga-lembaga demokratis. President Republik adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dengan demikian maka lembaga kedaulatan Kepresidenan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam negara Timor-leste oleh sebab itu dilihat dalam pasal perpasal memberikan peluang kepada lembaga kedaulatan kepresidenan untuk mengambil keputusan atau menjalankan tugasnya dan wewenagnya sesuai dengan Konstitusi RDTL.

Berdasarkan pada Pasal 92 Parlamen Nasional adalah lembaga kedaulatan Republik Demokratis Timor Leste yang mewakili semua warga negara Timor Leste dan diberikan wewenang legislatif, penyusunan Undang-undang, pengawasan dan pemgambilan keputusan politik serta melakukan pengontrolan terhadap lembaga-lembaga kedaulatan lainnya seperti ,Presiden, pemerintah dan Pengadilan sehingga Pemerintahan Negara disebut Check and Balance.

Selanjutnya pada pasal 103 yang memberikan defenisi tentang pengertian, Pemerintah merukan lembaga kedaualatan Negara yang bertujuan untuk menjalankan Undang-Undang serta bertanggungjawab atas pengarahan dan pelaksanaan kebijakan umum Negara dan merupakan badan pemerintahan umum tertinggi. Untuk mengimplementasikan program-program kerja dari suatu pemerintahan maka pemerintah tentu mempunyai program-program yang esensial untuk memajukan masyarakat dan negara dalam berbagai segi.

Sehubungan dengan defenisi dari pemerintah maka, dalam pasal 118 tentang Pengadilan, merupakan suatu lembaga kedaualatan Negara bertujuan untuk menafsirkan Undang-Undang serta dengan wewenang untuk menegakan keadilan atas nama rakyat. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, pengadilan berhak memperoleh bantuan dari dari aparat pemerintah lainnya. Putusan pengadilan bersifat mengikat dan berada diatas putusan pihak berwenang apapun lainnya. Degan demiakian secara rinci dan jelas Negara RDTL adalah sebuah Negara hukum yang berdemokrasi “democratishe rechtstaat” berdasarkan Konstitusi RDTL 2002.

Demikian, semoga materi ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya, ketika ada kekeliruan dan kekurangan diharapkan untuk melengkapinya. Terima kasih salam sejahterah dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

1.       Ashiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Mahkamah Konstitusi, RI, Jakarta,2006

2.       Ashiddiqie,Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta. 2005

3.       Ashidiqie, Jimly, Perkembangan dan Konolidsi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Mahkamah RI, Jakarta, 2006

4.       Ashiddiqie,Jimly, Safaat Ali, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Mahkamah RI, Jakarta, 2006

5.       Montesqueiu, The Spirit of Laws

6.       Kewenangan Pemerintah dalam Pembentukan UU berdasarkan Konstitusi RDTL 2002 (Tesis: Lourenco de Deus Mau Lulo) Program Pascasarjana Unpaz Timor Leste 2012

7.       Undang-Undang Dasar Negara Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL 2002)