HUKUM ADAT TIMOR LESTE

Pengertian Adat Timor-Leste

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum adat di Timor-Leste, merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Nilai-nilai tersebut patut ditaati serta dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, demi kepentingan bersama. Karena Adat di Timor-Leste, merupakan bagian dari kehidupan manusia, karena adat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, oleh karena itu, kehidupan masyarakat selalu diiringin dengan aktivitas yang secara langsung bersentuhan dengan alam. Oleh karena itu, adat berbeda dengan kebiasaan. Adat adalah sesuatu yang sacral dan memiliki kekuatan religius-magis. Sedangkan kebiasaan tidak memiliki sifat religious magis. Karena kebisaan merupakan perilaku manusia (tindakan manusia) dari indivudu pengaruh terhadap individu yang lain, dan terus-menerus (terulang-ulang) lama kelamaan menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, kebiasaan tidak memiliki kekuatan mengikat yang bersifat (Religius-Magis).

Alam merupakan induk dari kehidupan mahluk yang ada disekitarnya. Untuk menyatuhkan alam dengan mahluk hidup, termasuk manusia maka perlu adanya keterbatasan-keterbatasan antara mahluk hidup dengan alam, supaya masing-masing menjaga dan melestarikan alam untuk kehidupan manusia berserta mahluk lain yang ada di atas-nya. Kadang kala manusia menjadi liar untuk merusak alam demi kebutuhan sehari-hari, maka perlu aturan untuk melindungi alam demi kehidupan bersama. Aturan-aturan tersebut menjdi hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat istiadat upacara, dan sebagainya, yang mampu mengendalikan perilaku masyarakat dalam wujud perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

Menurut M.Nasroen (soerjono soekanto, 1981: 70). Menjelaskan bahwa adat merupakan suatu sistim pandangan hidup yang kekal, segar serta aktual, oleh karena didasarkan pada:

1.      Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan juga pada nilai positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang.

2.      Kebersamaan dalam arti, seseorang untuk kepentingan bersama dan kepentingan bersama untuk seseorang.

3.      Kemakmuran yang merata

4.      Pertimbangan pertentangan yakni pertentangan dihadapi secara nyata dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan

5.      Meletakan sesuatu pada tempatnya dan menempuh jalan tengah

6.      Menyesuaikan diri dengan kenyataan

7.      Segala sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.

Adat juga merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu maka tiap bangsa didunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai Tingkah laku seseoarang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalahAdanya tingkah laku seseorang, Dilakukan terus-menerus, Adanya dimensi waktu, dan Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

Menurut Harjito Notopuro (Dewi Wulansari, 2010: 4) Hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahtraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan

Menurut Raden Soepomo (Dewi Wulansari, 2010: 4) Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup, baik dikota maupun di desa-desa.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa adat merupakan kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat yang memuat kebiasaan-kebiasaan, nilai –nilai dan norma-norma hukum lainnya yang saling mempengaruhi dan menjadi suatu system yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian dapat adat merupakan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat, agar anggota masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan yang dibuatnya tersebut.

Hukum adat adalah Bisa diartikan sebagai Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Hukum adat adalah juga merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Timor-Leste dan negara-negara Asia lainnya seperti Indonesia, Jepang, India, dan Tiongkok.

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Timor. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.  Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Prof. Mr. B. Terhaar Bzn :

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hokum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

Prof Bushar Muhammad S.H:

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut serta dipertahankan oleh masyarakat adat, maupun berupa keseluruhan peraturan yang padanya diletakkan suruhan/larangan yang jika dilanggar akan dikenakan hukuman oleh dan berdasarkan putusan-putusan dari para penguaa adat, yaitu orang yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberikan keputusan dalam masyarakat.

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan dsb) yg lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yg satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah Adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.

Ciri Khas Hukum adat

Menurut Soekanto (Dalam Nurlin Ibrahim, 2009: 10) pada umumnya adat memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut :

1. Keagamaan (Magiscg Religious)

Adat menghendaki agar setiap manusia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengakui segala sesuatu terjadi karena berkat dan rahmat Tuhan, dan yang ada di muka bumi tidak ada yang kekal abadi selalu, ada awal ada akhirnya. Oleh karena itu hukum adat selalu menghendaki agar setiap perbuatan mendapat ridho dari Tuhan dan di jauhkan dari segala ancaman kemarahan Tuhan.

2. Kebersamaan (Comunal)

Sifat kebersamaan dalam hukum adat ini mengandung arti bahwa manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat seluruh lapisan makhluk diliputi oleh rasa kebersamaan anggota baik sesama keluarga, kerabat, tetangga yang didasarkan pada tolong-menolong saling membantu satu sama lain.

Sifat-sifat kebersamaan dapat dilihat dari kenyataan sehari-hari, seperti hukum kampong, rukun tetangga atau rukun warga, di mana jika ada yang sakit atau meninggal dunia maka berduyun-duyunlah para tetangga mendatangi sanak saudara untuk turut serta berduka cita.

3. Serba kongkrit

Serba kongkrit mengandung hubungan-hubungan hukum dilakukan tidak samar-samar antara kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata. Misalnya dalam perjanjian jual beli, perjanjian baru terjadi jika jelas dan nyata pembeli telah membayar harganya dan penjual telah menyerahkan barang yang telah dijualnya.

4. Sangat visual

Hukum adat bercorak sangat visual mengandung arti hubungan-hubungan hukum itu dianggap terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak, jika belum ada tanda-tanda maka hubungan itu baru merupakan omong kosong saja, baru sekedar menyampaikan keinginan atas menaruh perhatian.

5. Tidak dikodifikasi

Hukum adat tidak kodifikasi, Hal ini mengandung arti tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut system tertentu, sebagaimana halnya dengan hukum yang berasal dari Eropa. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada hukum adat yang tertulis dan dibuat menjadi buku, namun tidak sedikit hukum adat yang tidak pernah dicatat, dibukukan menurut cara setempat.

6. Traditional

Traditional disini mengandung arti turun-temurun sejak dahulu hingga sekarang tetap dipertahankan dan dihormati, misalnya orang Minangkabau tetap mempertahankan Datauk Parpatihman Sebatan. Hukum adat yang traditional ini disesuaikan dengan tradisi kepercayaana alam saat ini masih besar pengaruhnya terhadap alam pikiran masyarakat.

 7. Dapat berubah dan mampu menyesuaikan diri

Perubahan hukum dilakukan tidak dengan cara melengkapi atau menghilangkan ketentuan yang ada, tetapi membiarkan saja membuat ketentuan-ketentuan yang baru. Hal ini juga menggambarkan bahwa adat mudah dan mampu menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Kemampuan menyesuaikan diri ini bukan saja dikarenakan sifat hukum yang tidak tertulis dan tidak dikualifikasi melainkan karena sifat keterbukaannya.

HISTORIA SISTEMA DIREITU TIMOR-LESTE

HISTORIA SISTEMA DIREITU TIMOR-LESTE

Illa Timor atrai komersiante Xinezes iha sékulu VIII no mós Malaiu sira tanba ai-kameli, baninben no banin knuuk ne’ebé nudar matéria primariu ba halo lilin. Bainhira Portugés sira too iha illa Timor iha 1512, illa ne’e ukun husi reinu boot rua Serviaun (wewiku) no Belo (wehale). Portugal mós lori misionariu no relijiaun katólika ne’ebé ohin loron sai maioria. Bainhira governadór dahuluk husi Portugal too iha illa Timor iha tinan 1702, hahú hamosu organizasaun ukun kolonial iha Timor, tau naran Timor Portugés.

Tratadu Lisboa ne’ebé estabelese iha 20 Abril 1859 entre reinu Portugal no Olanda lori ba demarkasaun teritóriu hirak ne’ebé pretense ba portugés no olandés. Tuir termus tratadu ne’e Portugal entrega ba Olanda; Larantuka, Sika, no illa Flores, Wouré, illa Adonara no Pamung Kaju iha illa Solor. Responde ba ne’e, Olanda mós entrega reinu Maubara, Ambeno no Ataúro ba Portugal no olandés sira selu mós osan 200 000 florins hanesan kompensasaun ba Portugal. Iha 1914 desizaun arbitral asina husi Portugal no Olanda hakotu ona konflitu entre nasaun rua ne’e, fiksa mós fronteira ne’ebé fahe illa Timor ba rua, vigora too ohin loron; Timor Leste no NTT.

Iha funu mundial daruak, iha fulan Dezembru 1941, hafoin Japaun nia atake ba amerika nia baze naval Pearl Harbor, illa Timor okupa tiha husi tropas Olandés no Australianu tanba hakarak prevene invazaun Japoneza, ne’e hanesan violasaun ba Polítika neutralidade ukun kolonial portugés nian. Hanesan protestu Portugal haruka nia tropas ne’ebé koloka iha Mozambique ba Timor Portugés. Japaun invade Timor Portugés iha 1942, forsa aliadu no timor oan voluntariu, balun koñesidu maka hanesan Dom Aleixo, halo funu gerilla kontra forsa japones. Funu ne’e koñesidu ho naran BATALHA DE TIMOR (1942-1943) hamate ema Timor barak entre rihun 40 too rihun 70. Atu rekupera fali Timor Portugés, governu Antonio Salazar asina akordu ida ho Estadus Unidus hodi entrega Açores sai hanesan baze aérea Estadus Unidus nia forsas armadas.

Asembleia Jeral Nasoens Unidas liu husi rezolusaun 1514 (XV) data 14 Dezembru 1960 iha momento ne’ebá konsidera Timor Portugés nudar Teritóriu La Autónoma iha administrasaun Portugeza nia okos. Rezolusaun ne’e governu Portugés António Salazar no Marcelo Caetano la simu no mós la kondiz ho Konstituisaun 1933 Portugal nian ne’ebé konsidera teritóriu Timor Portugés nudar parte integrante husi Portugal. Maibé iha tinan 1974, rezolusaun ne’e governu portugés (konsellu revolusaun) mós simu liu husi lei 7/74, 27 Jullu ne’ebé hatudu ninia aseitasaun ba teritóriu ultramarinu hotu nia independénsia, inklui mós Timor Portugés.

Iha altura ne’ebá, administrasaun Portugeza promove kriasaun partidus polítikus timor oan nian. Nune’e harii Partidu Polítiku tolu:

• Uniaun Demokratiku Timor (UDT), defende federasaun Timor Portugés ba Portugal, hafoin preparadu ona maka ukun an.

• Asosiasaun Sosial Demokrata Timor (ASDT) ne’ebé hafoin muda ba FRETILIN, defende independénsia total.

• Asosiasaun Popular Demokrátiku Timorense (APODETI), defende integrasaun Timor Portugés ba Indonézia ho estatutu nudar rejiaun autónoma, hafoin halo referendum ida hodi husu se hakarak ukun rasik an ka kontinua nafatin ho Indonézia.

Portugal organiza mós eleisaun lokal ida atu forma Asembleia hodi prepara mekanismu hotu ba ukun an. FRETILIN manan ho 55%, UDT 40% no APODETI oituan deit. Tanba la simu, UDT liu husi Francisco Lopes Da Cruz ho influensia husi Indonézia, desidi halo Golpe Estadu hasoru FRETILIN iha 10 Agostu 1975 ho razaun dehan prevene influensia komunismu iha Timor Portugés. FRETILIN halo kontra golpe iha loron 15 fulan Agostu tinan refere no konsege duni UDT ba fronteira. Governador Lemos Pires refujia ho forsas ba illa Atauro. 28 Novembru 1975 FRETILIN deklara independénsia ne’ebé hahoriS Repúblika Demokratika Timor Leste (RDTL).

Indonesia invade Timor Leste iha 7 Dezembru 1975, FRETILIN ho liman kroat FALINTIL hamutuk ho povu Maubere refujia ba foho no halo funu gerrilla. 1999 Timor Leste hetan oportunidade hodi desidi validade no razaun independénsia liu husi referendum hodi rejeita autonomia espesial ne’ebé oferese husi Indonézia.

Timor Leste tama iha periodu tranzisaun ho supervizaun ONU nian hodi prepara ba restaurasaun ukun an. Iha 2002 FRETILIN ne’ebé manan iha primeira eleisaun asembleia konstituente hamutuk ho ONU liu husi nia Prezidente Partidu, Lu Olo deklara restaurasaun independénsia ne’ebé proklama iha 28 Novembru 1975. RDTL hamriik fila fali ho nia orgaun estadu tomak liu husi Kontituisaun RDTL ne’ebé hakerek husi Asembleia Konstituente.

Sistema direitu ne’ebé vigora iha Timor Leste tuir lalaok Istória nian?

Haree husi kontestu istóriku Timor Leste nian hanesan elabora ona iha leten Timor Leste iha tempu kolonialismu portugeza nian, regula ho sistema direitu sivil ne’ebé aplika iha Portugal. No mós iha kontekstu lokal direitu kostumeiru ka tradisional Timor Leste nian mós sai hanesan fonte ba regulamentu no rezolusaun konflitu liu husi poder ne’ebé delega husi administrasaun sentral portugés nian ba liurai sira hanesan parseiru lideransa iha nivel lokal. Kontituisaun Repúblika Portugeza, Kódigus sira ne’ebé vigora iha Portugal sai mós konjuntu regulamentu no regras ne’ebé uza hodi regula funsionamentu no estrutura Polítiku-sosial iha Timor Portugés.

FRETILIN proklama RDTL 28 Novembru 1975

Iha loron ne’ebé FRETILIN proklama independénsia Timor Portugés hodi hafoin hanaran Repúblika Demokratika Timor Leste, haforsa mós ho konstituisaun ida ne’ebé kompletu ho estrutura Estadu nian, katak iha Prezidente Repúblika, Primeiru Ministru ho nia gabinete no mós Asembleia Nasional ida ho sistema Partidu úniku. FRETILIN konsidera hanesan reprezentante uniku no lejitimu husi povu Timor Leste. Maibé vigensia husi I konstituisaun RDTL ne’e sai interompidu ho invazaun Indonézia nian iha 7 Dezembru 1975. Katak I Konsituisaun RDTL ne’e la efetivu atu aplika iha Estadu foun ne’e nia teritóriu tanba invazaun husi railiur, maibé nia serve mós hanesan baze legal ida hodi afirma luta naruk ba ukun rasik an povu Timor Leste ne’ebé hakarak hari Estadu soberanu ida.

Indonézia nia okupasaun

Hafoin invade tiha Repúblika Demokratiku Timor Leste ne’ebé proklama unilateralmente husi FRETILIN, governu Indonézia anula hotu legalidade husi sistema direitu Portugal nian iha Timor Leste hodi depois aplika sira nia Konstituisaun/ UUD 1945 no sistema direitu sivil Indonézia nian (ne’ebé adopta barak liu husi sistema direitu sivil Olanda nian) iha Timor Leste ne’ebé sira hanaran Timor-Timur. Tuir versaun governu Indonézia, sira nia baze legal tama iha Timor Leste mak:

"UU No. 7 Th. 1976 (LN. 1976-36) tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga lahir PP No. 19 Th. 1976 (LN. 1976-36) tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur serta dipertegas lagi melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/1976 yang mengukuhkan penyatuan wilayah Timor Timur yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1976 ke dalam wilayah Nergara Kesatuan RI. Proses integrasi ini didasarkan pada Deklarasi Balibo yang ditandatangani pada tanggal 30 November 1975. Deklarasi Balibo dan ketentuan-ketentuan di atas menjadi dasar klaim bagi pemerintah Indonesia."

Durante tinan 24 Indonézia aplika ninia leis sira iha Timor Leste no kódigus sira Indonézia nian vigora hodi regula funsionamentu estrutura provinsia Timor-Timur ne’ebé la hetan rekoñesimentu de jure & de facto husi Komunidade Internasional liu husi ONU. Hafoin luta naruk no sakrifisiu tomak husi povu Timor Leste ne’ebé luta ba independénsia, iha 1999 ONU realiza referendum ne’ebé konkorda husi Indonesia no Portugal liu husi akordu Maiu iha ONU. Referendum ne’e hodi husu povu Timor Leste nia hakarak simu ka lasimu autonomia atu kontinua hanesan provinsia Indonézia nian. Maioria 78% povu Timor Leste hili rejeita autonomia espesial no ONU prepara prosesu tranzitóriu ba independénsia total.

ONU nia administrasaun

United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) nudar administrasaun sivil provizoriu no mós dezempeña papel nudar misaun mantein dame iha teritóriu Timor-Leste, harii iha 25 Outubru 1999 no servisu too TL nia independénsia iha 20 Maiu 2002. Baze legal ba estabelesimentu UNTAET mak Rezolusaun Konsellu Seguransa ONU nian númeru 1272. Durante ONU nia administrasaun, Timor Leste adopta regulamentu hotu ne’ebé misaun ONU kria no mós tribunal sira kontinua funsiona ho Kódigu penal no sivil Indonézia nian ne’ebé tama iha vigor desde la kontradiz ho direitus umanus no normas demokrasia nian. Polítika ida ne’e halo atu simplesmente garante prosesu tranzisaun lao ho normal no di’ak hodi prepara ba harii estadu RDTL liu husi eleisaun asembleia konstituente. Hafoin eleisaun, FRETILIN manan maioria absoluta no hamutuk ho partidus Polítikus sira seluk ne’ebé iha asentu iha A.K halo Konstitusaun RDTL ne’ebé sai baze legal no fundasaun hodi restaura hikas Estadu Repúblika Demokrátika Timor Leste (RDTL).

Restaurasaun Independénsia RDTL 20 Maiu 2002

Hafoin iha ona Konstituisaun RDTL ne’ebé halo husi Asembleia Konstituente, independénsia RDTL restaura hikas iha 20 Maiu 2002. Hahú husi ne’ebá nasaun-estadu RDTL hamriik mesak ona ho nia soberania rasik, bazeia no funsiona tuir mandatu Konstituisaun RDTL no lei oan sira ne’ebé kria tuir mai. Ezisténsia Estadu RDTL no nia legalidade tomak nudar realidade fundamental ne’ebé garante husi KRDTL no rezultadu kronolójiku husi luta naruk povu Timor Leste nian.

Konkluzaun

Bazeia ba análize no elaborasaun sira iha leten ita bele konklui katak leis ka sistema direitu ne’ebé aplika iha Timor Leste depende ba tempu no sirkumstánsia históriku ne’ebé nasaun Timor-Leste hasoru. Antes entrada kolonialismu portugés, sistema direitu kostumeiru Timor nian funsiona liu husi ukun nain sira iha monarkia tradisional ne’ebé ukun illa refere. Tuir fali ho domíniu kolonialismu rua, Portugal no Olanda, fahe illa Timor liu husi tratadu ne’ebé rai rua konkorda hodi nune’e Timor Leste pretense ba Portugal no Timor Oeste ba Olanda. Durante Portugal nia ukun aplika sistema direitu sivil portugés nian. Konjuntu regulamentus no regras portugés la’o hamutuk ho direitu kostumeiru ema Timor Leste nian aplika hodi garante justisa no funsionamentu normal sosiedade timorense. Tuir mai fali FRETILIN proklama RDTL iha 28 Novembru 1975, ne’ebé ho konsekuensia harii estadu RDTL ne’ebé bazeia ba I Konstitusaun RDTL. Hafoin, liu fulan tolu RDTL hamriik, tanba kontradisaun entre ema Timor no ambisaun jeopolítika Indonézia nian, halo forsas armadas Indonézia invade Timor Leste no proklama TL nudar sira nia provinsia liu husi rezolusaun sira MPR nian (Asembleia Reprezentante Povu Indonézia) bazeia ba sira nia klaim liu husi Proklamasaun integrasaun Balibo (de faktu halo fali iha Balibeach Hotel iha Bali). Konsekuensia maka sistema direitu sivil Indonesia nian vigora iha TL no mós TL nudar provinsia Indonézia nian obdese ba UUD 1945. Maibe tanba luta naruk povu TL nian maka lori ba referendum hodi rejeita Indonézia nia domíniu. Nune’e ONU lidera prosesu tranzisaun TL ba ukun an liu husi harii UNTAET ho rezolusaun konsellu seguransa ONU nian. Hafoin ne’e iha faze ikus fali FRETILIN manan eleisaun Asembleia Konstituente hodi hakerek Konstituisaun RDTL ne’ebé sai baze ba harii no restaura hikas Independénsia RDTL nian. RDTL restaura hikas iha 20 Maiu 2002 ho nia Konstituisaun rasik ne’ebé adopta forma estadu Repúblikanu, demokrasia ho sistema governu semi-prezidensialista tuir mandatu KRDTL nian no mós uza sistema direitu sivil ho leis kodifikadus sira ne’ebé halo husi orgaun lejislativu no ezekutivu ne’ebé hetan inspirasaun husi sistema direitu portugés nian