PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN 

A.    TIMOR LESTE

Kepala Negara Republik Timor Leste adalah seorang presiden, yang dipilih secara langsung dengan masa bakti selama 5 tahun. Meskipun fungsinya hanya seremonial saja, ia juga memiliki hak veto undang-undang. Perdana Menteri dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat/ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan.

Parlemen Timor Leste hanya terdiri dari satu kamar saja dan disebut Parlamento Nacional. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun. Jumlah kursi di parlemen antara 52 dan 65 tetapi saat ini berjumlah 65. Undang-Undang Dasar Timor Leste didasarkan konstitusi Portugal. Angkatan Bersenjata Timor Leste adalah FALINTIL-FDTL (F-FDTL), sedangkan angkatan kepolisiannya adalah PNTL (Polícia Nacional Timor-Leste).

Timor Leste amat tergantung secara politik kepada mantan penjajah Portugal, Timor Leste mengadopsi mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi Indonesia. Pada November 2007, terdapat sebelas kecamatan dimana kebutuhan makanan harus dipasok oleh bantuan internasional. Tidak ada hukum perlindungan hak cipta di Timor Leste.

Pada tahun 2005 penduduk Timor Leste diperkirakan berjumlah 1.040.880 jiwa. Penduduk Timor Leste merupakan campuran antara suku bangsa Melayu dan Afrika, sebagian kecil keturunan Portugis. Mayoritas penduduk Timor Leste beragama Katolik (93%), diikuti Protestan (3%), Islam (1%), dan sisanya Buddha, Hindu (1%, masing-masing 0,5%), dan aliran kepercayaan (2%). Karena mayoritas penduduk beragama Katolik, maka kini terdapat tiga keuskupan (diosis) yaitu: Diosis Dili, Diosis Baucau dan Diosis Maliana yang baru didirikan pada tanggal 30 Januari 2010 oleh Paus Benediktus XVI.

B.     FILIPINA

Filipina merupakan negara dengan keberagaman yang cukup tinggi dan kompleks, baik secara geografis, bahasa, etnis, budaya, maupun sosial-ekonomi. Kompleksitas tersebut disebabkan oleh konteks sejarah yang menciptakan sebuah budaya dan masyarakat Filipina dengan berbagai lapisan yang kadang-kadang berkontradiksi satu dengan yang lainnya.

Kurang lebih 85% penduduk Filipina beragama Katolik Roma. Tidak heran bila Gereja Katolik mempunyai pengaruh yang cukup luas di Filipina – walaupun tidak seimbang. Selain itu, terdapat juga kelompok Muslim (3-4 juta orang), Protestan (yang mengklaim memiliki 5 juta penganut), pengikutIglesia ni Kristo (Gereja Kristus), dan Aglipayan atau Gereja Independen Filipina.

Bentuk demokrasi di Filipina. Demokrasi Filipina tampak mulai mengalami kemunculan sejak masa pemerintahan Amerika Serikat. Hal tersebut, walaupun begitu, tidak mengalami perkembangan yang berarti pada tataran praktiknya. Perkembangan institusi demokratis di Filipina tidak dibarengi oleh perkembangan pola perilaku demokratis dari para politisi maupun masyarakat Filipina yang masih mengutamakan nilai-nilai budaya tradisional.  Situasi ini menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Filipina hanya berupa retorika belaka; kurang dalam hal pengimplementasiannya

Skeptisisme terhadap pemerintah, hukum, dan keadilan. Sejarah historis hubungan antara elit dengan negara kolonialis, berikut adanya budaya-budaya tradisional masyarakat Filipina yang sarat akan nepotisme, telah menyebabkan tingginya tingkat korupsi di Filipina. Hal ini membuat masyarakat Filipina cenderung skeptis terhadap pemerintah, hukum (yang dimanipulasi), dan keadilan di negaranya.

C.    PERBANDINGAN ADMINITRASI NEGARA ANTARA NEGARA TIMOR LESTE DAN NEGARA FILIPINA

Membandingkan dua adminitrasi Negara Antara Negara timor leste dan juga Filipina bukanlah sesuatu yang mudah karena keduanya memiliki sejarah atau historis yang berbeda, olehkarena itu saya membandingkan kedua Negara ini dengan melakukan pendekatan

1.      Sejarah Timor leste  :

    Abad ke-16: Kedatangan kaum Portugis

    1902: Pembagian Timor antara kaum Portugis dan Belanda secara definitif

    1975: Timor Portugis ditelantarkan Portugal yang dilanda Revolusi Anyelir

    1976: Bergabung dengan Indonesia, menjadi Provinsi Timor Timur

    1976 - 1980: Perang saudara; konon sekitar 100.000 - 250.000 orang tewas

    1991: Insiden Santa Cruz

    1999: Referendum pemisahan diri Timor Timur diizinkan presiden B. J. Habibie 1999: Kerusuhan besar-besaran antara pro- dan anti-kemerdekaan dan pengungsian warga    Timor Timur

 2002: Terbentuknya negara Timor Leste 2006: Sepertiga mantan tentara nasional Timor Leste memberontak menuntut keadilan; pecah konflik antara pihak polisi yang mendukung pemerintah dengan pihak militer.

Filipina : Masa kolonialisme Spanyol yang berlangsung hingga 350 tahun menyebabkan budaya asli Filipina – dan dengan fakta bahwa budaya tersebut tidak diabadikan melalui tulisan, lagu, ataupun seni – tidak mampu bertahan.

Masa kolonialisme Amerika Serikat ditandai melalui pendelegasian kekuasaan kepada elit-elit Filipina, termasuk di dalamnya kegiatan ‘tukar-menukar’ antara pejabat-pejabat Amerika Serikat dengan pemimpin-pemimpin Filipina

Sementara itu, pada masa kolonial Jepang, terdapat isu kerja sama antara elit Filipina dengan pemerintah Jepang yang pada waktu itu cenderung tidak disukai oleh masyarakat Filipina.

2.      System pemerintahan

Timor leste : Parlemen Timor Leste hanya terdiri dari satu kamar saja dan disebut Parlamento Nacional. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun. Jumlah kursi di parlemen antara 52 dan 65 tetapi saat ini berjumlah 65. Undang-Undang Dasar Timor Leste didasarkan konstitusi Portugal. Angkatan Bersenjata Timor Leste adalah FALINTIL-FDTL (F-FDTL), sedangkan angkatan kepolisiannya adalah PNTL (Polícia Nacional Timor-Leste).

Filipina : Sistem pemerintahan Philipina menerapkan demokrasi konstitusional yang ditandai oleh beberapa hal, yaitu : kekuasaan pemerintah terbatas, negara hukum (rechstaat) yang tunduk pada rule of law, dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan kekuasaan pemerintahan ini tercantum di dalam konstitusi. Pemerintahan berdasarkan konstitusi akan menjamin hak-hak asasi warga negara. Alasan pembatasan kekuasaan ini antara lain sebagaimana pernyataan Lord Acton bahwa ‘power tends to corupt, but absolute power corupts absolutely’ artinya bahwa kekuasaan itu cenderung korup, apalagi kalau kekuasaan tanpa batas, sudah pasti korup. Oleh karena itu, harus ada pembagian kekuasaan agar kesempatan penyalahgunaan kekuasaan dapat diperkecil.

3.      Geografi Timor leste : Luas Negara : 15 410 km²
Ibukota                       : Dili
Kota Besar Utama    : Baucau dan Bobonaro
Bahasa Resmi            : Tetum, Portugis
Bahasa Sehari-hari   : Tetum, Portugis, Indonesia
Mata Uang                 : dollar AS (mulai dari pecahan 1 USD dan centavos (di bawah 1 USD)
Hari Nasional            : 20 Mei, dan 28 November

Filipina           : Secara geografis, Filipina merupakan negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 7100 pulau dengan hanya kira-kira 1000 diantaranya yang berpenghuni. Transportasi antar-pulau dianggap berjalan dengan baik, sehingga dapat memfasilitasi proses migrasi dan perdagangan masyarakat. Walaupun begitu, kontur wilayah yang berupa pegunungan justru lebih bertendensi untuk membuat interaksi intra-pulau menjadi lebih sulit – terutama di bagian selatan Pulau Mindanao.

4.      Politik Timor leste : Politik di Timor Leste Kepala Negara Republik Timor Leste adalah seorang presiden, yang dipilih secara langsung dengan masa bakti selama 5 tahun. Meskipun fungsinya hanya seremonial saja, ia juga memiliki hak veto undang-undang. Perdana Menteri dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat/ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan.

Parlemen Timor Leste hanya terdiri dari satu kamar saja dan disebut Parlamento Nacional. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun. Jumlah kursi di parlemen antara 52 dan 65 tetapi saat ini berjumlah 65. Undang-Undang Dasar Timor Leste didasarkan konstitusi Portugal. Angkatan Bersenjata Timor Leste adalah FALINTIL-FDTL (F-FDTL), sedangkan angkatan kepolisiannya adalah PNTL (Polícia Nacional Timor-Leste).

Filipina : Terdapat beberapa budaya tradisional masyarakat Filipina yang nantinya turut berkontribusi dalam membentuk pola perilaku dan budaya politiknya, yaitu: penekanan penting pada hubungan kekeluargaan; pengaruh nilai partikularisme dan personalisme; pentingnya hubungan timbal-balik dan patron-klien; penekanan pada kelancaran hubungan interpersonal; dan efek dari kemiskinan yang meluas yang kemudian mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku masyarakat Filipina secara umum

5.      Demografi Timor leste : Pada tahun 2005 penduduk Timor Leste diperkirakan berjumlah 1.040.880 jiwa. Penduduk Timor Leste merupakan campuran antara suku bangsa Melayu dan Afrika, sebagian kecil keturunan Portugis. Mayoritas penduduk Timor Leste beragama Katolik (93%), diikuti Protestan (3%), Islam (1%), dan sisanya Buddha, Hindu (1%, masing-masing 0,5%), dan aliran kepercayaan (2%). Karena mayoritas penduduk beragama Katolik, maka kini terdapat tiga keuskupan (diosis) yaitu: Diosis Dili, Diosis Baucau dan Diosis Maliana yang baru didirikan pada tanggal 30 Januari 2010 oleh Paus Benediktus XVI.

Filipina : Kurang lebih 85% penduduk Filipina beragama Katolik Roma. Tidak heran bila Gereja Katolik mempunyai pengaruh yang cukup luas di Filipina – walaupun tidak seimbang. Selain itu, terdapat juga kelompok Muslim (3-4 juta orang), Protestan (yang mengklaim memiliki 5 juta penganut), pengikutIglesia ni Kristo (Gereja Kristus), dan Aglipayan atau Gereja Independen Filipina.

 KESIMPULAN

Dari data-data perbandingan diatas kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, pertama dari segi histori kedua Negara pernah mengalami masa kolonialisme atau penjajahan mulai dari Negara timor leste yang pernah dijajah bangsa portugis dan belanda juga Negara Filipina yang dijajah spanyol, amerika, dan juga kekaisaran jepang.

DAFTAR PUSTAKA

Kelas b STISOSPOL WASKITA DHARMA “Artikel Timor Leste” 2015

PHILIPPINE SOCIETY AND POLITICAL CULTURE | DAVID G. TIMBERMAN 2014

http//yahooanswer/apakah+system+pemerintahan+negara+filipina  

Ambassade de France en Indonésie, au Timor oriental et auprès de l'ASEAN